Text
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANNYA DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG
ABSTRAK
Dalam mewujudkan pembangunan nasional Indonesia, pemerintah
telah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mengatur, mengawasi, dan
menindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi khususnya terhadap
barang impor tersebut, mengontrol dan melindungi masyarakat sehingga
tercipta suatu kondisi yang kondusif yang akhirnya dapat mensejahterakan
masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis melakukan
penelitian yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN
KEPABEANANNYA DI PELABUHAN TANJUNG EMAS
SEMARANG”. Perumusan yang akan dibahas adalah, pembahasan
pertama yaitu: Bagaimana penegakan hukum terhadap barang impor yang
belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya di pelabuhan Tanjung Emas
Semarang, yang kedua hambatan apa saja yang terjadi dalam penegakan
hukum terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban
kepabeanannya di pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan bagaimana cara
mengatasinya. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu, metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis,
metode penentuan sampelnon random sampling dengan jenis purposive
sampling, metode pengumpulan data dengan mengumpulkan jenis data
primer dan data sekunder, dan metode analisis data analisis kualitatif. Dari
hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan
dalam penegakan hukum kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang diantaranya adalah melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik
terhadap barang impor dan ekspor, penyelidikan, penindakan berupa
penangguhan pengeluaran barang dari kawasan pabean, memberikan
sanksi hukum yang tegas dengan melanjutkan ke pihak kepolisian.
Kata Kunci : Penegakan hukum, Kepabeanan, Pengawasan.
17/FH.USM.SKP/003 | SKP A131130074 | Perpustakaan Fakultas Hukum (SKP 2017) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain