Text

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TERHADAP PELAKSAAN PILKADA SECARA LANGSUNG

---

ABSTRACT
The Counstitutional Court is a state agency that has authority to hear at the first and last, its decision is final and binding to test laws against the constitution. This study examines the implication of the Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XIII/2015, on the implimentation of direct local election, the focus in this study is about the substance of the Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XIII/2015 and the implication of the Counstitutional Court No. 100/PUU-XIII/2015 on the implimentation of direct local election. Methods the approach used in this study is the method of juridical-normative legal approach. In terms of objectives, this research is descriptive analitycal research. The data used in this research is secondry data. The method in the determination of the samle in this study using nonrandum sampling. Then, the data collected in this study using normative legal approach, where the type of data used is secondary data that is analyzed qualitatively. Based on the results of the research, that substance of the Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015 taken by consensus within the forum Consultative Meeting of Justices (RPH) in this session, the Constitutional Court stated granted the request of the applicant for the most part and rejected the applicant’s apart and rest, the legal implication of the Constitutional Court Decision number 100/PUU-XIII/2015 on the implementation of the elections directly, both of which have been implemented in december 2015 and which will come the creation of a new norm against the single candidate of the regional head must be contested in a plebiscite (voters choose to agree or disagree). But basically, on the one hand the judgement answered the deadlock against a single candidate chief problem areas, on the other hand the verdict will trigger a legal vacuum both in legislation and for a single candidate itself.

Keywords : Implications, Decision of the Constitutional Courts, Single Candidate

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dimana, penelitian ini mengkaji mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung, fokus dalam penelitian ini adalah mengenai substansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis-normatif. Dari segi tujuannya, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun metode dalam penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode nonrandom sampling. Kemudian, dalam pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dimana jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang diambil secara musyawarah mufakat dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dalam sidang tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung, baik yang telah dilaksanakan pada Desember 2015 dan yang akan datang merupakan pembentukan norma baru terhadap calon tunggal Kepala Daerah yang harus dikontestasikan secara plebisit (pemilih memilih setuju atau tidak setuju). Namun pada dasarnya, disatu sisi putusan tersebut menjawab kebuntuan terhadap masalah calon tunggal kepala daerah, disisi lain putusan tersebut akan memicu kekosongan hukum baik dalam perundang-undangan maupun bagi calon tunggal itu sendiri.

Kata Kunci : Implikasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Calon Tunggal

---

Ketersediaan

17/FH.USM.SKP/015

SKP A111130111

Perpustakaan Fakultas Hukum (SKP 2017)

Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

SKP A111130111

Penerbit

Semarang : Universitas Semarang., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

17/FH.USM.SKP/015

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment