Text

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN SAKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIPOLRES JEPARA

---

ABSTRAK
Wanita dan anak merupakan pihak yang paling rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), oleh karena itu mereka wajib mendapat jaminan atas keselamatan mereka. Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain undang-undang tersebut, pemerintah juga membuat undang-undang mengenai saksi dan korban, yaitu UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Selain itu juga melalui penelitian terhadap asas-asas hukum dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun maksud dari penggunaan penelitian yuridis sosiologis dalam penelitian ini yaitu selain meneliti bahan-bahan pustaka yang ada, bahan tertulis juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap. Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa saksi memiliki posisi yang penting di dalam pembuktian perkara pidana, karena dari keterangan saksi lah perkara pidana tersebut dapat mulai diproses hukum. Keterangan dari saksi tersebut harus ia lihat sendiri atau alami sendiri, jika tidak keterangan tersebut tidak dapat dinyatakan sah atau tidak dapat diproses hukum. Setelah proses penyidikan selesai, maka akan dilanjutkan hingga proses pengadilan. Saksi dan korban juga berhak atas informasi mengenai perkembangan kasus tersebut hingga di dapatnya keputusan dari pengadilan. Polres Jepara sebagai penegak hukum yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban di bantu oleh Unit PPA. Unit PPA memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.
Kata kunci : Perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi dan korban.


ABSTRACT
Woman (wife) and child are the most vulnerable in domestic violence, women as a society group in a country are a group that shall be guaranteed their rights. Indonesia has the law rules in regard to domestic violence, that is law of republic of Indonesia number 23 year 2004 about the elimination of domestic violence. In addition to the law about domestic violence, the government make the law about witnesses and victims, that is law of repulic of Indonesia number 31 year 2014 about amendments of law 13 year 2006 about protection of witnesses and victims. In this research, the type of this research is sociological juridical research. It means the law research that used secunder data as the first data, then it will be continued by the primary data as field data. Besides doing the research on the principles of law of republic of Indonesia number 31 year 2014 about the amendements of the law of republic of indonesia number 13 year 2006 about protection of witnesses and victims and the other rules of law of republic of Indonesia. There are purposes of using thee sociological juridical research. Besides researching materials in libraries, written materials also see cases that developed in the society as supplementary material. The result of this research is the witness has an important position in evidence a criminal case, because of the testimony of witness, the criminal case can begin to be processed by law. The testimony of witness should he watch or be experienced by himself, if there is no such information, it can not be declared invalid or can not be prosecuted. After the investigation process had been finished, it will proceed through the court process. Witness and victim have a right on information about the progress of the case until they get the decision from the court. Jepara district police as enforcers of law that provides protection to witness and victim be assisted by the PPA Unit. PPA Unit has a function as the provision of services and protection of law, the
implementation of inquiry and investigation of criminal offenses, the
implementation of coperation and coordination with relevant agencies.
Keywords: Protection of law, domestic violence, witnesses and victims.

---

Ketersediaan

17/FH.USM.SKP/011

SKP A131130044

Perpustakaan Fakultas Hukum (SKP 2017)

Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

SKP A131130044

Penerbit

Semarang : Universitas Semarang., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

17/FH.USM.SKP/011

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment