Text

HUBUNGAN TATA KERJA GUBERNUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERINTAH DI PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

---

ABSTRAK
Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kebijakan politik
hukum yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat, peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan
peningkatan daya saing daerah. Dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah maka diperlukan adanya hubungan tata kerja pemerintah
daerah, dimana pemerintah daerah terdiri dari Gubernur sebagai lembaga
eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Hubungan tata kerja pemerintah
daerah yaitu Gubernur sebagai lembaga eksekutif berkewajiban melaksanakan
pemerintahan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, sedangkan DPRD
sebagai lembaga legislatif berkewajiban melaksanakan pengawasan kepada
Gubernur dalam menjalankan pemerintahan daerah. Ruang lingkup pengawasan
terhadap bidang pemerintahan daerah dilaksanakan oleh anggota Komisi A DPRD
Prov. Jateng, adapun wujud pengawasan Komisi A pada periode 2016 antara lain :
Pemerintahan Umum, Kepegawaian/Aparatur, Ketentraman dan Ketertiban,
Hukum/Perundang-Undangan, Perizinan, Pertanahan, Keendudukan dan Catatan
Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik, Organisasi dan Tata Laksana, Kewilayahan,
Tata Ruang, Komunikasi,Informatika dan Kehumasan, serta Perlindungan
Masyarakat. Namun untuk meningkatkan pengawasan tersebut juga memiliki
beberapa kendala, seperti salah satunya keterbatasan anggaran baik dari sarana
dan prasarana, transportasi yang terbatas dapat menghambat proses pengawasan
dilapangan. Kemudian kurangnya kelengkapan dokumen, pada hal ini masih
banyak dokumen yang tidak lengkap dari dinas- dinas terkait untuk melaporkan
atau memberikan keterangan. Serta kurangnya partisipasi masyarakat melapor atas
keadaan sosial yang terjadi, pentingnya partisipasi masyarakat ini dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk itu hendaknya hubungan tata kerja
Gubernur dengan DPRD perlu ditingkatkan kembali, mengingat masih banyaknya
masalah yang terjadi dilapangan sehingga penyelengaraan pembangunan daerah
dapat berjalan sesuai dengan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.
Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Pengawasan, Provinsi Jawa Tengah.


ABSTRACT
The regional administration is a legal political policy is directed to accelerate
the realization of public welfare, improving services, empowerment, community
participation, and to increase regional competitiveness. Taking into account the
principles of democracy, equality, justice, privilege, and the specificity of a region
within the Unitary State of the Republic of Indonesia. To realize the regional
administration of the necessary existence of a relationship working procedures of local
government, where the local government consisting of the Governor as the executive
and the Parliament as a legislative institution. Relationship working procedures of local
government is the governor as the executive branch of government is obliged to
implement in accordance with applicable local regulations, while Parliament as a
legislative institution is obliged to carry out supervision to the Governor in the running
of local government. The scope of supervision of the regional government held by
members of Commission A DPRD Prov. Central Java, while the form of supervision of
Commission A in the period in 2016, among others : Of Public Administration,
Employment / Apparatus, Peace and Order, Law / Legislation, Licensing, Land,
Keendudukan and Civil, National Unity and Politics, Organization and Management,
Territorial, Spatial Planning, Communications, Information and Public Relations, and
Public Protection. However, to improve the oversight also have some constraints, such
as the one good budget constraints of infrastructure, limited transportation may hinder
the process control field. Then the lack of documents, in this case there are many
documents that are not full of dinas- related offices to report or provide information.
And the lack of public participation report on the social situation happens, the
importance of community participation in the implementation of regional development.
For it should work procedures Governor relationship with the legislature needs to be
increased again, since there are still many problems that occur in the field so that the
organization of regional development can be run in accordance with the regional
government of Central Java province.
Keywords: regional administration, supervision, Central Java province.

---

Ketersediaan

17/FH.USM.SKP/028

SKP A111130113

Perpustakaan Fakultas Hukum (SKP 2017)

Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

SKP A111130113

Penerbit

Semarang : Universitas Semarang., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

17/FH.USM.SKP/028

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment