Text

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG NOMOR 073/G/2014/PTUN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA MALADMINISTRASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT

---

ABSTRAK
Secara konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: ”Bumi, air, ruang angkasa
serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
sebesar-besar kemakmuran rakyat”, dalam pelaksanaannya dibidang pertanahan
dikeluarkan UUPA. Permasalahan tanah sering terjadi dan berkaitan dengan
sertifikat. Kantor pertanahan merupakan badan yang bertanggung jawab dan diberi
wewenang menerbitkan dan membatalkan sertifikat. Namun, apabila terjadi
maladministrasi, masyarakat dapat mengajukan pembatalan atas dikeluarkannya
keputusan. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman terkait dengan:
“Analisis yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
073/G/2014/PTUN.Smg tentang tindakan maladministrasi Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal dalam penerbitan sertifikat”. Pertimbangan hukum hakim
menyatakan Tergugat telah menerbitkan sertifikat pengganti yang bertentangan azaz
kecermatan dan azaz tertib penyelenggaraan negara, sebagaimana Pasal 53 Ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akibat hukum dalam
perkara ini yaitu sertifikat pengganti dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan
pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil
penelitian menyatakan keputusan hakim pengadilan tata usaha negara sudah sesuai
dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci : Pemerintah, Kantor Pertanahan, Maladministrasi, KTUN,
Sertifikat.

ABSTRACT
Constitutionally Article 33 paragraph 1945 (3): Earth, water, space and richness
contained in it is controlled by the State and used for public welfare, in the
implementation of the field of land issued by the UUPA. Land issues are common happen
and it associated with legality, its the certificate. The district land office has responsibility
and authory issuing and canceling certificates. However, in case of maladministration, the
public can apply for the cancellation of the issuance of the decision. This observe purpose
to get an understanding associated with: Analysis of juridical verdict Semarang State
Administrative Court No. 073 / G / 2014 / PTUN.Smg about maladministration action
Kendal District Land Office in issuing certificate. Legal considerations judges stated
Defendant has issued a replacement certificate contrary principle legal certainty and
principle organizer of the state, The cause law of the case that a replacement certificate
declared invalid and is legally binding. This observe used normative juridical research
approach with the approach of legislation, the conceptual approach and the approach of
case. The analys method used is a qualitative. The observe result declaring that the
decision of the state administration court judges is suitable with the valid laws.
Keywords: Government, District Land Office, maladministration, KTUN,
Certificate.

---

Ketersediaan

17/FH.USM.SKP/020

SKP A131130115

Perpustakaan Fakultas Hukum (SKP 2017)

Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

SKP A131130115

Penerbit

Semarang : Universitas Semarang., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

17/FH.USM.SKP/020

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment