Text
KEWENANGAN OMBUDSMAN RI KANTOR PERWAKILAN JATENG DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KASUS KATAGORI 11 SESUAI UU RI NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN
ABSTRAK
Dalam skripsi ini Penulis membahas mengenai Kewenangan Ombudsman RI
Kantor Perwakilan Jateng dalam Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik
terhadap Kasus Kategori II Sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang
Ombudsman. Permasalahan yang diangkat oleh Penulis adalah Kewenangan
Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jateng dalam Pengawasan Penyelenggaran
Pelayanan Publik terhadap Kasus Kategori, kendala yang dilakukan Ombudsman RI
Kantor Perwakilan Jateng dalam menangani Kasus Kategori II, upaya yang dilakukan
Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jateng dalam menangani Kasus Kategori II
Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis
dilakukan dengan cara menggunakan data dari studi pustaka dan studi di lapangan.
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, penentuan sampel menggunakan
cara purposive sampling. Metode pengumpulan data yaitu: Data Primer dan Data
Sekunder. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis mendapatkan jawaban atas
permasalahan yang ada bahwa Kewenangan Ombudsman RI Kantor Perwakilan
Jateng dalam Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik terhadap Kasus Kategori
II adalah melakukan klarifikasi baik lisan dan tertulis kepada instansi pemerintah
yang terkait yaitu Komisi 2 DPR-RI dan Kementerian PAN-RB, kendala yang
dilakukan Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jateng adalah Masih terbatasnya
tentang tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman RI Jateng, upaya yang dilakukan
Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jateng memanggil Komisi 2 DPR-RI dan
Kementerian PAN-RB untuk mengklarifikasi langsung dan mencari solusi. Dan
Penulis memberikan saran kepada Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jateng dapat
menjalankan wewenang dan tugasnya dengan semaksimal mungkin serta
menjalankan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.
Kata Kunci : Ombudsman, Pelayanan Publik, Kategori II
x
ABSTRACT
In this paper the author discusses the authority of the Ombudsman Office in the
Central Java Monitoring the delivery of Public Services to the case of Category II In
accordance with Law No. 37 of 2008 on the Ombudsman. Issues raised by the author
is the authority of the Ombudsman Office of Central Java in Surveillance delivery of
public services to Case Categories, obstacles that do Ombudsman Office of Central
Java in handling the case of Category II, the efforts of the Ombudsman Office of
Central Java in handling the case of Category II Method of approach used in this
paper is a sociological juridical done by using the data from the literature and
studies in the field. Specifications of this research is descriptive analysis, sampling
using purposive sampling method. Data collection methods, namely: Data Primary
and Secondary Data. Data analysis method used in this research is qualitative
analysis methods. Based on the results of the study, the authors get answers to
existing problems that the authority of the Ombudsman Office of Central Java in
Surveillance delivery of public services to the Case Category II is to clarify both
orally and in writing to the related government agencies, the Committee on 2 DPR-RI
and the Ministry of PAN-RB , obstacles that do Ombudsman Office of Central Java is
still limited about the duties, functions and authority of the Ombudsman in Central
Java, the efforts of the Ombudsman Office to call Java 2 House of Representatives
Commission and the Ministry of PAN-RB to clarify immediately and seek solutions.
And the author gives advice to the Ombudsman Office can run Java powers and
duties to the fullest and perform their duties in accordance with the position.
Keywords: Ombudsman, the Public Service, Category II
17/FH.USM.SKP/019 | SKP A131130045 | Perpustakaan Fakultas Hukum (SKP 2017) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain