Text

AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK SESUI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

---

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) maupun dalam
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Jabatan Notaris (UU Perubahan Atas UUJN) belum mengatur keberadaan sanksi
hukum pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan Atas UUJN dalam kaitannya
dengan aspek pidana dimana apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal
tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan
akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat
menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Sumber bahan hukum
penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan
hukum yang telah terkumpulkan selanjutnya disistematisasi, dianalisis dan diberikan
argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas kedua permasalahan yang
dibahas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun tanggung jawab Notaris dalam
hal terjadinya pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh para pihak dalam
pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika
Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris
bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab
dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang
tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik, namun di
dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana.
Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian
terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak,
karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk
dituangkan ke dalam akta.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Akta Notaris, Pejabat Notaris.

ABSTRACT
Law No. 30 of 2004 (UUJN) and in Law No. 2 of 2014 on the Amendment of the Law
Notary (UU Amendment of UUJN) do not regulate the existence of violation’s legal sanctions
toward the Article 15 UU of Amendment UUJN in relation with criminal aspect which if
notary do not running the provisions of the article will create the falsification letter or
falsification deed that refers to article 263, 264 and 266 KUHP in order to get disadvantage
for the certain parties. The source of research law materials was obtained from primary law
materials and secondary law materials. The law materials that have been collected further
systematised, analyzed and given the argument to get a conclusion of both of issues that
discussed. The result of the research shows that the responsibility of the notary in the part of
an authentic deed falsification which done by the parties in create a deed notary according to
UUJN and UU amendment of UUJN is when a notary in running the position and there is
proved to have violation, so the notary have responsibility with all of act that done, either in
responsibility in terms of Administrative Law, Civil Law, which is appropriate with
provisions’ sanction in article 84 and 85 UU amendment of UUJN and ethics’ code, however
in UUJN and UU amendment of UUJN do not arrange the existence of criminal sanctions.
The notary can not asked the criminals’ responsibility if there is raise the disadvantage to one
off parties as the effect of falsification document because the notary just create what has
been conveyed by the parties to be poured into a deed.
Key words : the law effect, a deed of notary, notary office.

---

Ketersediaan

17/FH.USM.SKP/32

SKP A131130025

Perpustakaan Fakultas Hukum (SKP 2017)

Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

SKP A131130025

Penerbit

Semarang : Universitas Semarang., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

17/FH.USM.SKP/32

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment