Text

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA MENGAWAL PELAKSANAAN PEMILU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

---

ABSTRAK
Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP mempuyai peran yang
sangat penting dalam rangka mengawal pelaksanaan. Baik saat maupun sesudah proses
pelaksanaan. Permasalahan yang diuji dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu peran
Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum dan
Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mengawal
pelaksanaan Pemilihan Umum Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam
skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian
ini adalah pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja tidak secara khusus disebutkan tugas dan wewenang Satpol PP
dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, namun secara umum tegas disebutkan tugas dan
wewenang Satpol PP dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut adalah bagian dari
perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Kedua, penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum tersebut diperoleh melalui Satpol PP
maupun Kepolisian berikut laporan masyarakat.
Kata kunci : Satpol PP, Pemilu, Kota Semarang.

ABSTRACT
Civil Service Police Unit or shortened by municipal police have very important role
in order to oversee the implementation. Both during and after the implementation process.
Issues examined in this paper includes two (2) things: the role of civil service police unit in
order to oversee the implementation of the General Election of Semarang and Obstacles
faced by Civil Service Police Unit in order to oversee the implementation of the General
Election of Semarang. The method used in this thesis is a sociological juridical approach.
The conclusions that can be drawn from this study is the first based Law Number 23 Year
2014 on Regional Government and in Government Regulation No. 6 of 2010 on the Civil
Service Police Unit is not specifically mentioned duties and authority Satpol PP in the
upcoming general elections, but in general explicitly mentioned tasks and authority of
municipal police in the upcoming general elections are part of the region in the
implementation of public order and public tranquility. Second, the implementation of the
General Election monitoring is obtained through the municipal police and the police
following public complaints.
Keywords: municipal police, electoral, Semarang City.

---

Ketersediaan

17/FH.USM.SKP/046

SKP A131130038

Perpustakaan Fakultas Hukum (SKP 2017)

Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

SKP A131130038

Penerbit

Semarang : Universitas Semarang., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

17/FH.USM.SKP/046

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment