Text

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERKAITAN TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA : STUDI KASUS PUTUSAN PTUN NO.44/G/2009/PTUN.SMG

---

ABSTRAK
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat dikemukakan antara lain Untuk mengetahui isi putusan PTUN No. 44/g/2009/PTUN.Smg tentang sertipikat ganda, pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa sertipikat ganda khususnya dalam kasus Putusan PTUN No. 44/g/2009/PTUN.Smg, akibat hukum yang timbul dalam kasus putusan PTUN No. 44/g/2009/PTUN.Smg tentang sertipikat ganda dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, berkaitan dengan terbutnya sertipikat ganda khususnya dalam kasus Putusan PTUN No. 44/g/2009/PTUN.Smg
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini, lebih ditekankan pada perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat atas adanya sertipikat ganda dalam putusan PTUN No. 44/g/2009/PTUN.Smg.
Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa Isi putusan PTUN No. 44/G/2009/PTUN.Smg pengadilan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi untuk seluruhnya. Dalam perkara : menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 852.000,-.Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa sertipikat ganda (overlapping) ini sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan hukum Agraria, penerbitan sertipikat -sertipikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191 secara yuridis tidak menjamin adanya kepastian hukum, hal ini bertentangan dengan tujuan diadakannya pendaftaran tanah menurut UUPA dan PP 24/1997, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum Tata Usaha Negara bahwa sertipikat Hak Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, (Badan Pertanahan Nasional) adalah cacat hukum, karena diterbitkan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yanga baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum (Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5/1986. Akibat hukum dari sertipikat ganda diterbitkan karena kelalaian atau kurang telitinya Badan Pertanahan Nasional dalam hal melakukan pendaftaran tanah, sehingga menimbulkan dampak terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah. Keberadaan sertipikat ganda mengakibatkan tidak terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah. Diterbitkannya sertipikat ganda dapat menimbulkan antara lain : Terjadi kekacauan kepemilikan; Terjadi sengketa hukum; Terjadi ketidakpastian hukum; Terjadi tindak pidana atas pemakaian sertipikat yang palsu yang merugikan pemilik sertipikat asli ataupun pihak lainnya; Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sertipikat .Perlindungan hukum dalam hal adanya sertipikat ganda hak atas tanah, maka pemegang sah hak atas tanah harus diberikan perlindungan baik secara represif yaitu dengan adanya ketentuan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara preventif, yaitu peran hakim dalam
menentukan pemegang sah hak atas tanah dengan adanya sertipikat ganda hak atas tanah.
Kata kunci : Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Berkaitan, sertipikat Ganda

ABSTRACT
The main points of interest BAL enactment, is to lay the foundations for the preparation of the national agrarian law which would constitute a means to bring prosperity, happiness and justice for the State and the people, especially the farmer, in order to realize a just and prosperous society; laid the foundations for the unity and simplicity in land law;
This study uses normative juridical approach, using legal norms that are explained by examining and discussing the legal regulations in force today, with more emphasis on legislation regarding the protection of the law against the certificate holder over the certificate double in administrative court ruling No. 44 / g / 2009 / PTUN.Smg.
The results of this study menunjukkanbahwa The decision of the Administrative Court No. 44 / G / 2009 / PTUN.Smg court rejected the exception of the Defendant and Defendant II intervention in its entirety. In case: Plaintiff entirely reject and punish the Plaintiff to pay court costs is calculated at Rp. 852,000, -. Consideration law of the State Administrative Court judge in resolving disputes double certificate (overlapping) is in accordance with the applicable laws are based on the provisions of the Agrarian law, the issuance of certificates Hak No. 02 131 s / d 02 172 and 02 191 legally not guarantee legal certainty, it is contrary to the purpose of the registration of land according to the BAL and PP 24/1997, whereas under the provisions of the law of the State Administration that Hak Hak No. 02 131 s / d 02 172 and 02 191 which is an administrative decision, (National Land Agency) is unlawful, since it was published contrary to the general principles of governance Yanga well that as accuracy and the principle of legal certainty (Article 53 paragraph (2) letter a Law No. 5 / 1986Akibat law of double certificates issued because of negligence or lack of precision as the National land Agency in the case of registration of land, thereby giving effect to the holder of the certificate of land rights. the existence of a certificate does not result in the creation of multiple legal certainty and legal protection of legitimate rights holders ground. the issuance of multiple certificates can lead to, among others: There was chaos ownership; There was a legal dispute; Occurs legal uncertainty; There was a criminal act on the use of false certificates of adverse owner of the original certificate or the other party; sertipikat .Perlindungan public mistrust of law in terms of their certificate dual land rights, the legitimate holder of land rights should be afforded protection both repressive namely by the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 on land Registration and preventively, namely the role of the judge in determining the rightful holder of the right to ground with a double certificate of land rights.
Keywords: Legal Protection of Land Rights Relating Certificates Ganda

---

Ketersediaan

17/FH.USM.SKP/049

SKP A111110069

Perpustakaan Fakultas Hukum (SKP 2017)

Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

SKP A111110069

Penerbit

Semarang : Universitas Semarang., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

17/FH.USM.SKP/049

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment