Text
KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PASCA PUTUSAN MK. NO. 97/PUU-XI/2013.
ABSTRAK
Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan seperti bunyi hukum atau peraturannya, Fiat Justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat. Apabila tedapat suatu sengketa dalam Pilkada dikarenakan adanya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi dibentuk atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi memiliki tugas utama sebagai pengawal konstitusi, yaitu menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan konstitusi dalam penyelenggaraan negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitutional obligation). Keempat kewenangan itu adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, dan memutuskan pembubaran partai politik. Sedangkan kewajibannya adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang sangat fundamental untuk ditentukan dalam Undang-Undang Dasar selain itu kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif, tidak dapat dikurangi dan ditambah tanpa melalui proses amandemen UUD NRI 1945. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (normative legal research), spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Mahkamah Konstitusi, Sengketa, Kewenangan, Kedudukan.
ABSTRACT
Stressed that the legal certainty of law OR Regulations enforced as law is desirable as Beep OR rules, fiat iustitia (although the singer collapsed World Should the law be enforced). Article Search Google the Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2004 Concerning Local Government, Election of Regional Head and Deputy Regional Head Election OR abbreviated been Operate Directly By the people. If artifacts An Election Dispute hearts because of the conflict of interest. The Constitutional Court established the basic differences basic assumption of the supremacy of the Constitution, where the Constitutional Court has the Main telecoms as the guardian of the Constitution, ie Keeping not occurred deviations Constitution Implementation gatra hearts. The Constitutional Court has the constitutional authority four (constitutional powers entrusted) and one constitutional obligation (constitutional obligations). Fourth Test authority is the law against the Constitution, to decide disputes between the Institute for the authority of authority granted by the Constitution, to decide disputes the findings of the General Election, and to decide the dissolution of political parties. While the duty is to decide Opinion of the House of Representatives that the President and / or Vice President has guilty to violations of law or a no Longer meet the requirements as President and / or Vice President. The authority of the Constitutional Court is the very basic for the review determined hearts of the constitution besides Constitutional Court's authority limiting, no can be reduced and coupled Without a constitutional amendment process through NRI 1945. The approach method used is normative (normative legal research), specification of descriptive analytical study, using data collection methods with secondary data includes primary legal materials, secondary materials and legal tertiary legal materials, the which are analyzed qualitatively operate
Keywords: Rule of Law, the Constitutional Court, Dispute, Authority, Position.
17/FH.USM.SKP/052 | SKP A111090070 | Perpustakaan Fakultas Hukum (SKP 2017) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain