PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG DI WILAYAH U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

17/FH.USM.BKI/S/029

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

BKI A111130124

KEWENANGAN OMBUDSMAN RI KANTOR PERWAKILAN JATENG DALAM PENGAWASAN PENYELENGGA…

ABSTRAK Dalam skripsi ini Penulis membahas mengenai Kewenangan Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jateng dalam Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik terhadap Kasus Kategori II Sesuai dengan UU Nom…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG NOMOR 073/G/20…

ABSTRAK Secara konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: ”Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakya…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DESA ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK I…

ABSTRAK Terbentuknya suatu negara akan didahului oleh terbentuknya suatu desa. Oleh karena itu, terdapat suatu keterkaitan yang erat antara Negara, Daerah, dan Desa. Berdasarkan hal tersebut, maka …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI BIDANG KESELAMATAN KERJA UNTUK PEKE…

ABSTRAK Pekerja jasa kontruksi merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan kerja sehingga dalam melakukan pekerjaan tersebut pekerja wajib menggunakan alat perlindungan diri. Namu…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG BERGERAK ATAS KREDIT TANPA JAMINAN FIDUSIA

ABSTRAK Perlindungan konsumen terhadap barang bergerak tanpa jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur terhadap objek jaminan telah membuat kesan kesewenang-wenangan terhadap debitur yaitu konsu…

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PID…

Edisi

-

ISBN/ISSN

17/FH.USM.SKP/024

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SKP A111130023

AKIBAT HUKUM JUAL-BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS BER…

ABSTRAK Penelitian ini akan menganalisis mengenai akibat hukum jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, karena dalam proses pe…

HUBUNGAN TATA KERJA GUBERNUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENG…

ABSTRAK Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kebijakan politik hukum yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA MIGRAN : STUDI KASUS SATINAH SEBA…

ABSTRAK Berita derita Tenaga Kerja Indonesia, memang selalu hangat diperbincangkan. Salah satu kasus dimana peran Pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman ma…